Penegakan Hukum Secara Manual di Ruas Jalan Tak Terjangkau CCTV Masih Perlu

JAKARTA—Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terus berinovasi menggunakan teknologi muktahir dan perlahan meninggalkan cara konvensional dalam melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Setelah mobil, giliran sepeda motor dibidik kamera pengawas atau CCTV sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)

Pemerhati Masalah Transportasi Budiyanto, mengatakan di era digitalisasi memang sudah suatu keniscayaan bahwa  setiap aktivitas pelayanan masyarakat sebaiknya didukung dengan peralatan tehnologi , termasuk dalam pelayanan aktivitas di bidang  Penegakan hukum

Baca juga: Masih Terkait Batu Penahan Tebing yang Roboh, Pemuda Lengayang Akan Datangi PSDA Pesisir Selatan

Apalagi Undang - Undang - Undang lalu lintas dan angkutan Jalan No 22 tahun 2009 pasal 272 , telah memberikan ruang  bahwa untuk mendukung penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dibantu peralatan  elektronika. Dalam implementasinya yang sudah berjalan  dikemas dalam bentuk Penegakan hukum dengan sistem E - TLE

Ia menambahkan kita paham dan menyadari bahwa penegakan hukum dengan sistem E-TLE memerlukan biaya pengadaan infrastrutur yang mahal, penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pelatihan khusus dan menyamakan persepsi dengan unsur - unsur yang terlibat dalam penegakan hukum ( CJS ). Perlu menggandeng stakeholders lain dalam rangka partisipasi penyediaan CCTV yang selama ini sudah berjalan.

Baca juga: Kasus PDAM Kapuas, Kuasa Hukum Agus Cahyono Keberatan Tuntutan JPU

Dengan melihat situasi yang melatar belakangi tersebut, idealnya pelaksanaan sistem E-TLE memang harus berjalan bertahap sambil mengkonsulidasikan pihak - pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung.

”Masa transisi untuk  menjaga ketertiban serta  disiplin pengguna jalan sebaiknya diruas - ruas penggal jalan yang belum terjangkau CCTV penegakan hukum dengan cara manual masih bisa dilaksanakan terutama pelanggaran lalu lintas yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas”. kata Budiyanto kepada Warta.co.id, di Jakarta, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Sungai Batang Tapan Tercemar Akibat Land Clearing Proyek Balai Prasarana Lingkungan Sumbar, Masyarakat Mandi Dengan Air Kotor

Menurut Budiyanto, pembiaran terhadap pelanggaran lalu lintas akan berpotensi menurunya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.(hy)